Minimnya Pendidikan di Indonesia Kususnya di Daerah Terpelosok

Published Juli 31, 2012 by j1n1h

1
PROBLEMA PENDIDIKAN DI PERDESAAN

Oleh :
Dr. Ir. Ali Hanapiah Muhi, MP
Sumber daya manusia adalah merupakan faktor yang paling utama dalam
pembangunan suatu bangsa. Manusia sebagai sumber daya yang memiliki peran
ganda dalam proses pembangunan. Manusia sebagai objek pembangunan sekali
gus sebagai subjek pembangunan. Perlu dipahami bahwa sumber daya manusia
merupakan dasar bagi suatu bangsa. Modal dan sumber daya alam adalah
merupakan faktor-faktor produksi yang pasif, manusia merupakan faktor produksi
yang aktif. Manusia dikatakan sebagai faktor produksi yang aktif, karena memiliki
kemampuan mengumpulkan modal, mengeksploitasi sumber-sumber daya alam,
membangun organisasi-organisasi sosial, ekonomi, dan politik serta
melaksanakan pembangunan. Negara yang tidak dapat membangun dan
mengembangkan keterampilan, pengetahuan dan kecerdasan rakyatnya dan tidak
mampu memanfaatkannya secara efektif dalam perekonomian nasional, maka
akan sangat sulit atau bahkan tidak akan bisa mengembangkan apa-apa.
Bagaimana dengan bangsa Indonesia ? Jangan-jangan kondisi ini tengah
melanda bangsa kita. Wallahu’alam.
Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah tidak akan menjamin
mampu menopang dan memberikan manfaat yang optimal secara berkelanjutan
bagi masyarakatnya, jika tidak mendapat penanganan/pengelolaan yang optimal
dan berkelanjutan. Untuk dapat melakukan pengelolaan/pemanfaatan sumber
daya alam secara efektif, optimal dan berkelanjutan akan sangat tergantung pada
manusia sebagai pengelolanya. Jika sumber daya alam yang melimpah dikelola
oleh manusia yang tidak memiliki kemampuan (pengetahuan dan keterampilan) 2
yang memadai, maka dapat diprediksi bahwa sumber daya alam yang dikelola
tidak akan mampu memberikan manfaat yang optimal dan berkelanjutan bagi
masyarakat. Bahkan sebaliknya, suatu saat sumber daya alam tersebut akan
menjadi musnah dalam waktu yang relatif cepat. Pada akhirnya, sumber daya
manusialah yang akan menentukan karakter dan langkah pembangunan suatu
bangsa/negara, bukan modal dan sumber daya alam lainnya.
Begitu penting dan strategis arti keberadaan sumber daya manusia dalam
pembangunan nasional dan regional (termasuk daerah dan desa). Maka
pengembangan kualitas sumber daya manusia harus mendapat perhatian yang
utama dalam pembangunan bangsa. Jika tidak, maka bangsa tersebut akan
menjadi bangsa yang terbelakang atau paling tidak akan sulit meraih
kemajuan-kemajuan yang berarti.
Kita dapat menyimak dari sejarah dunia, bahwa negara-negara maju yang
saat ini menguasai dunia (melalui ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi,
perekonomian dan politik) adalah negara/bangsa yang memiliki sumber daya
manusia yang berkualitas. Sebuah contoh adalah Negara/bangsa Jepang :
“Pada tahun 1945 Jepang dibombardir oleh sekutu pada Perang
Dunia II. Negara ini mengalami kehancuran yang luar biasa secara
ekonomi. Akan tetapi tidak secara moral dan semangat
nasionalisme. Begitu Perang Dunia II usai, Jepang segera mulai
berbenah diri. Para kaum muda Jepang mengikuti pendidikan di
berbagai negara maju untuk menimba ilmu pengetahuan dan
teknologi. Selain itu perhatian pemerintahnya terhadap bidang
pendidikan dalam negeri juga sangat besar, dengan membangun
berbagai fasilitas pendidikan dan menguatkan anggaran sektor
pendidikan dalam program pembangunannya. Dalam waktu yang tidak
terlalu lama, pada beberapa dasawarsa belakangan ini
perekonomian Jepang mulai bangkit bahkan berbagai hasil
industrinya menguasai pasaran internasional termasuk di wilayah
Amerika Serikat”.
Koentjaraningrat dalam bukunya yang berjudul “Kebudayaan, Mentalitas 3
dan Pembangunan (1990)” menjelaskan tentang kesiapsiagaan bangsa Jepang
dalam membangun. Menurut para ahli, diantaranya Ohkawa dan Rosovsky
menyebutkan bahwa pada waktu pemimpin Jepang Meiji memulai pembangunan
Jepang dalam tahun 1868, rakyat Jepang secara mental sudah jauh lebih siap
untuk membangun. Sarjana yang bermutu, terutama bidang teknologi yang
mendapat pendidikan di berbagai Universitas di Eropa (sebenarnya tidak jauh
lebih banyak dari negara Indonesia pada awal periode pembangunan tahun
1969). Akan tetapi rakyat Jepang pada tahun 1868 bukanlah suatu negara yang
rakyatnya masih 70 % dalam keadaan buta huruf seperti halnya Indonesia pada
awal era pembangunan.
Mekanisme institusional yang prinsipil dalam mengembangkan
keterampilan dan pengetahuan manusia adalah sistem pendidikan formal dan non
formal. Kesempatan-kesempatan perluasan pendidikan secara kuantitatif dan
kualitatif yang segera akan memegang kunci pokok dalam pembangunan
bangsa.
Meskipun demikian, bagi negara berkembang termasuk Indonesia
pendidikan masih termasuk masalah krusial dan sensitif yang secara ekonomis
sangat mahal. Berbagai kendala masih menghadang yang merupakan kumpulan
momentum yang berasal dari berbagai sumber. Beberapa permasalahan dunia
pendidikan kita antara lain permasalahan biaya pendidikan yang tinggi,
keterbatasan dana anggaran di sektor pendidikan dari pemerintah terutama
untuk pendidikan tinggi, belum adanya kurikulum yang dinilai benar-benar
cocok bagi bangsa Indonesia dan berbagai permasalahan lainnya. Kondisi ini
semakin rumit dengan adanya tingkat kemiskinan yang kronis, disparitas ekonomi
antara si kaya dan si miskin yang semakin meluas, tingkat pengangguran yang
semakin besar termasuk pengangguran intelektual terdidik.
Bagi sebagian kalangan dalam masyarakat Indonesia berkembang suatu
anggapan yang kurang kondusif bagi pengembangan pendidikan. Anggapan
tersebut dapat dikatakan sebuah anggapan yang keliru. Anggapan yang
dimaksud adalah “bersekolah atau pendidikan merupakan sarana untuk meraih
keinginan untuk menjadi Pegawai Negeri”. Sebenarnya anggapan ini tidak 4
sepenuhnya keliru/salah. Anggapan ini menjadi suatu anggapan yang keliru,
manakala anggapan ini berkembang dalam masyarakat luas terutama di
kalangan masyarakat pedesaan, dimana para orang tua (masyarakat umum)
sangat menginginkan putra-putrinya setelah menyelesaikan pendidikan formal
akan dapat diterima bekerja menjadi pegawai negeri atau bekerja di sektor
pemerintahan lainnya. Seolah-olah bagi mereka bahwa bekerja bagi seorang
yang terdidik adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri atau sektor pemerintahan.
Apakah yang melatarbelakangi hal tersebut ? Untuk mendapatkan jawaban yang
komprehensif tentang hal tersebut, perlu adanya penelitian/kajian secara khusus.
Namun yang jelas, bahwa melalui serangkaian proses pendidikan akan
mendapat peluang untuk meraih pekerjaan yang lebih baik. Peluang pekerjaan
yang dimaksud bisa saja pada lembaga milik pemerintah, lembaga milik swasta
atau sebagai wirausahawan. Lembaga wira usaha dalam arti kewirausahaan,
dimana para insan terdidik/memiliki keterampilan yang tinggi dapat membuka atau
menciptakan lapangan kerja baru dengan bekal utama pengetahuan dan
keterampilan yang didapat dari pendidikan yang telah diperolehnya. Sebagai
wirausahawan bukan saja menjadi sumber penghidupan bagi wirausahawan itu
sendiri, akan tetapi juga dapat menjadi sumber penghidupan bagi banyak orang.
Karena setiap usaha yang berkembang tentunya membutuhkan tenaga kerja,
sehingga dapat menampung tenaga kerja baru.
Perlu diingat bahwa menggantungkan harapan hanya satu-satunya pada
sektor pemerintahan atau menjadi pegawai negeri adalah suatu hal yang sangat
keliru. Fakta memperlihatkan bahwa kemampuan lembaga-lembaga pemerintah
dalam menampung lulusan lembaga pendidikan adalah sangat terbatas. Justeru
terjadi penurunan dari tahun ke tahun dengan diterapkannya secara berturutturut kebijakan zero growth dan minus growth dalam rekrutmen calon Pegawai
Negeri. Kebijakan zero growth adalah kebijakan pemerintahan untuk merkerut
calon pegawai negeri sipil dengan cara merekrut calon pegawai negeri dalam
jumlah yang sama dengan jumlah pegawai negeri yang pensiun pada tahun yang
bersangkutan. Kebijakan minus growth adalah kebijakan pemerintah untuk
menerima calon pegawai negeri sipil dalam jumlah yang lebih sedikit dibanding 5
dengan jumlah pegawai negeri yang pensiun pada tahun yang bersangkutan.
Adalah suatu pekerjaan rumah bagi kita semua, untuk menjelaskan
kepada masyarakat terutama para orang tua di pedesaan. Bahwa lapangan kerja
bagi lulusan suatu jenjang pendidikan bukanlah hanya pegawai negeri. Bekerja di
sektor selain pegawai negeri adalah juga merupakan hal dan pilihan yang
terhormat. Hal ini akan menghindari bias dalam masyarakat pedesaan yang
menganggap bahwa kegagalan meraih pekerjaan di sektor pemerintahan
merupakan salah satu kegagalan dalam pendidikan.
Perlu dicermati sinyalemen yang dikemukakan oleh Todaro (1983), bahwa
di negara-negara sedang berkembang muncul dan berkembang kesadaran bahwa
perluasan pendidikan formal tidak selalu sama dengan kesempatan belajar.
Kepentingan yang ekslusif dari para anak didik dan guru terhadap pemilikan
ijazah sekolah dan pendidikan yang lebih tinggi tidak perlu dihubungkan dengan
kemampuan murid yang telah diperbaiki (peningkatan kemampuan murid) untuk
melakukan pekerjaan produktif. Pendidikan hampir seluruhnya berorientasi pada
persiapan untuk menjadi pegawai/bekerja pada sektor perkotaan modern. Hal ini
dapat mengubah aspirasi-aspirasi para anak didik, terutama sekali pada sekolah
menengah. Kondisi ini bisa pula mengurangi sumber-sumber yang langka dalam
aktivitas sosial dan produktif seperti menciptakan lapangan kerja. Oleh
karena itu, sistem pendidikan yang demikian lebih banyak merupakan hambatan
daripada sebagai perangsang/stimulus bagi pembangunan.
Salah satu problematika pendidikan yang penting bagi negara kita adalah
masih tingginya jumlah anak usia sekolah yang putus sekolah atau tidak
bersekolah karena alasan ekonomi dan sosial lainnya.
Umumnya, terdapat dua ukuran partisipasi sekolah yang utama, yaitu
Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Keduanya
mengukur penyerapan penduduk usia sekolah oleh sektor pendidikan.
Perbedaan diantara keduanya adalah penggunaan kelompok usia “standar” di
setiap jenjang pendidikan. Usia standar yang dimaksud adalah rentang usia
yang dianjurkan pemerintah dan umum dipakai untuk setiap jenjang pendidikan
(Anonim, tt.), yang ditampilkan pada tabel berikut: 6
Tabel : Usia Standar di Setiap Jenjang Pendidikan
Jenjang Kelompok usia
SD 7 – 12 tahun
SMP 13 – 15 tahun
SMA 16 – 18 tahun
Perguruan Tinggi 19 tahun keatas
Penjelasan APK dan APM. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio
jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan
tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan
jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk
secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling
sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masingmasing jenjang pendidikan. Rata-rata rentang APK di Indonesia dari hasil data
SUSENAS 10 tahun terakhir SMP antara 50% sampai 80%, dan SMA masih
relatif rendah yaitu antara 30% sampai 50%.
Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia
yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia
yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di
tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya
serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika
dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik
karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang
pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Rentang APM di Indonesia
dari hasil tabulasi data Susenas 10 tahun terakhir untuk SD berkisar antara 50
sampai 95 persen, SMP antara 50 sampai 70 persen, dan SMA antara 20
sampai 50 persen.7
Selain itu, persentase penduduk (remaja/dewasa) umur 15 tahun ke atas
yang buta huruf masih tergolong tinggi. Meskipun sudah ada upaya untuk
mengatasi hal tersebut. Penduduk yang buta huruf diperkirakan masih cukup
tinggi, karena masih tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dan masih
tingginya jumlah anak usia sekolah yang tidak bersekolah dan anak terlantar.
Pendidikan adalah merupakan proses belajar yang dilakukan secara radar
baik formal maupun non formal. Masalah yang dihadapi dalam bidang
pendidikan adalah berlangsungnya pendidikan yang kurang bermakna bagi
pengembangan pribadi dan watak peserta didik yang berakibat pada
hilangnya kepribadian dan kesadaran akan makna hakiki kehidupan. Mata
pelajaran yang berorientasi akhlak dan moralitas serta pendidikan agama
kurang diberikan dalam bentuk latihan-latihan pengamalan untuk menjadi
corak kehidupan sehari-hari. Karenanya masyarakat cenderung untuk tidak
memiliki kepekaan yang cukup untuk membangun toleransi dan kebersamaan,
khususnya dalam menyadari keberadaan masyarakat yang majemuk.
Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi belum
dimanfaatkan secara berarti.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Todaro (1983) mengemukakan
bahwa berbagai faktor awal dari kehidupan seorang anak turut menentukan
prestasinya dalam belajar dan dalam kehidupannya kelak setelah menjadi
dewasa. Faktor-faktor tersebut adalah Kesehatan dan kebiasaan si ibu selama
mengandung, kesehatan anak itu sendiri, keadaan gizi/makanan selama tahuntahun pertama pertumbuhannya, kondisi kehidupan keluarga, dan lain-lain.
Sedikitnya ada empat faktor yang penting dalam menentukan kemampuan anak
dalam belajar :
1. Lingkungan keluarga, termasuk di sini tingkat penghasilan dan
pendidikan orang tua, kondisi rumah/tempat tinggal, jumlah anak dalam
keluarga dan lain-lain.
2. Interaksi kelompok, yaitu jenis anak-anak yang bergaul atau
berhubungan dengan individu anak tersebut.
3. Personalitas/kepribadian, yaitu kemampuan, kecakapan dan8
kepandaian yang memang diwarisi anak tersebut.
4. Makanan bergizi dan kesehatan pada waktu awal pertumbuhannya
(bayi).
Sebagairnana yang telah dikemukakan oleh para ahli, bahwa pendidikan
adalah merupakan suatu proses belajar yang dilakukan secara sadar yang
bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pembentukan kepribadian.
Bagaimana hubungan pendidikan dan mentalitas pembangunan suatu
negara/bangsa ? Berkaitan dengan itu, Koentjaraningrat (1990) mengajukan
pertanyaan penting, yaitu “Apakah mentalitas pembangunan itu ?” Beliau
mengemukakan bahwa untuk suatu jawaban yang tepat, secara logis terlebih
dahulu memerlukan suatu bayangan ke depan mengenai bentuk masyarakat
seperti apa yang kita ingin capai dengan pembangunan kita. Model dari
masyarakat-masyarakat (negara/bangsa) yang sekarang sudah maju tidak
mungkin dapat kita contoh begitu saja. Yang jelas, bahwa kita harus berusaha
untuk menjadi lebih makmur dari sekarang, harus berusaha untuk menghasilkan
karya yang lebih dapat kita banggakan. Oleh karena itu, kita wajib memiliki
syarat suatu nilai budaya yang berorientasi ke masa depan, memiliki suatu sifat
berhemat, suatu pandangan hidup yang menilai tinggi achievement dari karya,
suatu nilai budaya yang kurang berorientasi vertikal, dan suatu sikap lebih
percaya pada kemampuan sendiri.
Pembangunan desa ditinjau dari konteks transformasi struktur ekonomi
dan sosial, institusi-institusi, hubungan-hubungan dan proses-proses di daerah
pedesaan yang akan dicapai dalam jangka panjang. Tujuan-tujuan
pembangunan desa tidak bisa hanya semata-mata terbatas pada pertumbuhan
ekonomi saja. Lebih dari itu, harus ditinjau berdasarkan keseimbangan
pembangunan ekonomi dan sosial. Sampai saat ini pembangunan pertanian
merupakan salah satu komponen yang dominan di negara kita. Karena lebih dari
60 persen populasi di daerah pedesaan menggantungkan hidupnya pada
kegiatan pertanian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun
demikian pembangunan desa haruslah dilihat dari perspektif yang lebih jelas.9
Berkaitan dengan peran dan fungsi pendidikan sebagai transmisi
(pengalihan) kultur dan sebagai pembentuk kepribadian. Maka, pendidikan
merupakan suatu hal yang amat penting dalam upaya meningkatkan pengetahuan
dan pembentukan kepribadian bangsa, termasuk dalam hal pembentukan dan
pembinaan mentalitas pembangunan. Dalam hal ini pendidikan dasar yang telah
menyentuh hampir semua pelosok desa memegang peranan yang sangat penting
dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, pendidikan dasar semestinya
harus mendapat perhatian yang serius dan sungguh-sungguh dari pemerintah
dan masyarakat itu sendiri.
Pendidikan dasar di negara sedang berkembang termasuk Indonesia
masih mengahadapi permasalahan-permasalahan mendasar. Seringkali tidak
senada dengan kebutuhan masyarakat di pedesaan. Permasalahanpermasalahan pendidikan di pedesaan negara-negara berkembang, antara lain
1. Sebagian besar anak-anak di negara sedang berkembang tinggal dan
bersekolah di daerah-daerah pedesaan.
2. Umumnya anak-anak tersebut barangkali hidup dari penghasilan di
daerah pedesaan, apakah dari sawah, kebun atau dari upah dan
sebagainya.
3. Pendidikan di pedesaan sedikit sekali memberikan pengetahuan, skill
(keterampilan), dan gagasan-gagasan baru yang perlu untuk bekerja
secara efisien di lingkungan pedesaan (pertanian, kesehatan, makanan
sehat dan bergizi, pengembangan kemasyarakatan dan lain-lain).
4. Pendidikan dasar biasanya berusaha mempersiapkan murid-murid
melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi dengan didominasi latihan
membaca, menulis dan berhitung ketimbang latihan berfikir dan praktek
menyelesaikan problema kehidupan.
Sementara itu, fenomena yang ada adalah
1. Masih tingginya jumlah anak-anak putus sekolah atau tidak bersekolah
karena alasan ekonomi dan alasan sosial lainnya.
2. Masih relatif terbatas jumlah anak-anak dari pedesaan yang berhasil
masuk sekolah lanjutan menengah.10
3. Dari jumlah mereka yang berhasil menyelesaikan pendidikan sekolah
lanjutan menengah, sebagian besar tidak dapat memasuki Perguruan
Tinggi, sehingga peluang mereka untuk dapat meraih pekerjaan di sektor
modern di perkotaan sangat terbatas (Todaro, 1983).
Sistem pendidikan negara kita lebih memfokuskan pada mempersiapkan
anak didiknya untuk bisa lulus standar kualifikasi ujian guna melanjutkan ke
jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan kurikulum yang berkaitan dan
diperlukan bagi sebagian besar anak didik yang mendambakan hidup dan
bekerja di daerah pedesaan (mengelola sumber daya alam desa secara optimal)
kurang mendapat perhatian. Sehingga pendidikan di pedesaan kurang
memberikan kontribusi dalam rangka memperbaiki produktivitas pertanian dan
ekonomi di daerah pedesaan. Pendidikan kurang membantu masyarakat
pedesaan untuk bisa bekerja lebih efektif dalam lingkungan desanya. Seorang
ahli pendidikann ekonomi Philip H. Coombs dalam Todaro (1983) memberikan
tipologi pendidikan yang dibutuhkan untuk remaja, anak-anak, pria dan wanita ke
dalam empat kelompok utama, sebagai berikut :
1. Pendidikan umum atau pendidikan dasar; mecakup membaca,
menulis, berhitung dan pengetahuan dasar tentang ilmu lingkungan dan
lain-lain, sebagaimana yang telah diusahakan dan harus dicapai oleh
pendidikan dasar dan menengah.
2. Pendidikan untuk perbaikan keluarga; terutama dimaksudkan untuk
memberikan pengetahuan, skill (keterampilan), dan sikap-sikap yang
berguna dalam usaha memperbaiki kualitas kehidupan keluarga tentang
masalah-masalah kesehatan, gizi, pemeliharaan rumah, anak, keluarga
berencana dan lain-lain.
3. Pendidikan untuk perbaikan masyarakat; dimaksudkan untuk
memperkuat proses-proses dan lembaga-lembaga nasional dan lokal
melalui pengajaran mengenai pemerintahan setempat dan pemerintahan
nasional, koperasi, kemasyarakatan dan lain-lain.
4. Pendidikan okupasional pekerjaan/jabatan; yang lebih dimaksudkan11
untuk menunjang dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan
tertentu yang berhubungan dengan berbagai kegiatan ekonomi dan
berguna bagi kehidupan di pedesaan.
Jika dikaitkan dengan empat kelompok pendidikan di atas, di pedesaan
Indonesia sampai saat ini baru kelompok pendidikan umum atau pendidikan
dasar yang nampaknya sudah dilakukan. Kelompok pendidikan lainnya masih
harus mendapat pengkajian dan perhatian yang lebih serius di masa
mendatang, guna mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di
era otonomi daerah. Yang terpenting adalah bagaimana mengupayakan
sinkronisasi kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dan potensi setempat dan
nasional.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: